Penataran P4 dalam persamaan persepsi konsep bernegara…

CATATAN JURNALIS–Masih ingatkan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)? Mungkin ya, mungkin tidak. Lho kok begitu jawabnya. Lha iya, karena sejak Pemerintahan Orde Baru (Orba) digantikan Era Reformasi, Penataran P4 langsung lenyap seketika.
Padahal Penataran P4 dari tahun 1978 hingga 1990, mulai jenjang anak sekolah SD, SMP dan SMA wajib mengikuti penataran.
Alasan yang samar-samar didengar ditelinga, Penataran P4 itu cara-cara Pemerintahan RI era Soeharto, Presiden RI ke 2. Soeharto dinilai negatif dengan mendoktrin generasi muda Indonesia agar tunduk dan patuh dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Maaf jika penerimaan pendengaran penulis berbeda dengan pendengaran anda.
Semasa Pemerintahan Orde Baru, Penataran P4 itu menjadi kurikulum pendidikan yang wajib diikuti para pelajar sampai mahasiswa. Bahkan pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru luluspun harus masuk kelas Penataran P4 terlebih dahulu sebelum bertugas.
Saat tamat Sekolah Dasar (SD), lalu lanjut ke tingkat SMP, sebelum belajar di kelas terlebih dulu wajib ikut Penataran P4 selama sepekan lamanya. Nah kalau sekarang diganti dengan istilah orientasi sekolah. Materi dan muatan belajarnya berbeda antara Penataran P4 dengan orientasi sekolah.
Bedanya apa?. Di Penataran P4, semua guru sampai kepala sekolah memberikan pemahaman dan pendalaman yang namanya sekarang Wawasan Kebangsaan. Kalau zaman Pemerintahan Orde Baru menyebutnya Wawasan Wiyatamandala. Wawasan yang mempersatukan seluruh suku, agama dan golongan yang tinggal di berbagai pulau, mulai dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua. Wawasan yang mempersatukan kesamaan pandang terhadap Nusantara Indonesia dan kesamaan dalam hidup bernegara.
Materi pokok yang harus dipahami, didalami, diresapi dan diamalkan oleh seluruh pelajar Indonesia, adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Lima sila yang tertuang dalam Pancasila kemudian dimaknai butir-butir pengamalan.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa makna yang terkandung ;
1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, makna yang terkandung adalah
1.Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.
2.Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia, maka dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Sila Persatuan Indonesia, makna yang harus diamalkan adalah
1. Menempatkab kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Cinta tanah air dan bangsa.
4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maknanya adalah
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3.Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5.Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
6.Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, makna yang harus diamalkan adalah
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
2. Bersikap adil.
3.Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5.Suka memberikani pertolongan kepada orang lain.
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak bersifat boros.
8.Tidak bergaya hidup mewah.
9.Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11.Menghargai hasil karya orang lain.

CATATAN JURNALIS–Masih ingatkan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)? Mungkin ya, mungkin tidak. Lho kok begitu jawabnya. Lha iya, karena sejak Pemerintahan Orde Baru (Orba) digantikan Era Reformasi, Penataran P4 langsung lenyap seketika.