Manhaj Politik Muhammadiyah

Muhammadiyah tidak lahir dalam kevakuman “tradisi keagamaan”, baik budaya maupun politik. Ketiganya berkait berkelindan. Tradisi keagamaan menempati posisi dasar (asasiyah) bersamaan dengan budaya.

Interaksi keduanya berlangsung dinamis dan dialektis, kadang saling isi (kompromi) dan saling negasi (konfrontasi) dalam berbagai skala variannya. Sosiologi agama dan budaya menyebut dalam agama ada irisan budaya, begitu pula sebaliknya.

Sedangkan politik, baik konsep maupun praksisnya, merupakan di antara gejala sensasional paling ekspresif yang tidak lepas dari intensitas interaksi persoalan asasiyah. Pada awalnya, boleh jadi konfrontatif dan antagonistik meski akhirnya menemukan jalan penyelesaian ke arah kohabitatif dan asimilatif, baik disebabkan oleh sifat dasar agama maupun budaya atau faktor intrinsik dari hukum-hukum sosial, termasuk determinisme sejarah bercorak dialektis (Hegel: The Philosophy of History).


Sejauh menyangkut Muhammadiyah, pada awalnya tidak menggagas negara (politik) dengan konsep ideologis yang utuh. Demikian karena berdirinya Muhammadiyah jauh mendahului NKRI atau Negara Proklamasi 1945.

Kendati begitu, dari segi kesadaran nasionalisme pada awal abad ke-20, KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah terlibat aktif dalam forum inklusif, yang kelak menjadi wahana penyemaian kebangkitan nasional-(isme) dan perjuangan kemerdekaan, seperti aktif dalam pertemuan Boedi Oetomo.

Karena itu, jika wacana ideologi dan negara dalam Muhammadiyah baru mulai pada persiapan kemerdekaan Indonesia dalam BPUPKI, yang secara artikulatif diwakili Ki Bagoes Hadikusumo bersama Mr Kasman Singodimedjo dan sebagainya, sebenarnya hal itu catatan formalnya.

Bahkan Bung Karno, sekalipun lantang mengeksplorasi nasionalisme dan berhadap-hadapan dengan Ki Bagoes Hadikusumo, secara personal juga eksponen Muhammadiyah. Secara historis, khususnya era prakemerdekaan hingga menjelang kemerdekaan, pandangan Muhammadiyah berkenaan dengan Islam lebih ditekankan pada konsep individu dalam kaitan dengan kemasyarakatan.

Di era kemerdekaan hingga akhir Orde Lama, interaksi dialektis masyarakat dengan negara, termasuk kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang (etnis, ideologis politis, keagamaan) menggejala dalam geliat politik yang saling bersaing dan berhadapan, kemudian merajut konfigurasi politik berbasis kedekatan ideologis yang transparan dari berbagai kelompok, berderet dari kanan ke kiri atau sebaliknya (Alfian, Politik Kaum Modernis).

Jadi penggagasan Muhammadiyah tentang Islam dalam konteks kebangsaan (baca: politik), setidaknya secara artikulatif praktis berlangsung di era kemerdekaan. Secara ideologis historis, intensi politik atau jika pun dikatakan sebagai pretensi politik, meski kontroversial, dimulai sejak awal perjuangan institusional Muhammadiyah sebagai organisasi massa berbasis Islam (Imam Addaruqutni “Denyut Politik Muhammadiyah”, Republika, 14 Juni 2007).

Secara ringkas, penafsiran atas pemikiran ideologis KH Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah, seharusnya didasarkan pada latar historis ideologis gerakan pembaruan Islam di dua lokus: Makkah dan Mesir. Yang pertama adalah pengakaran pada realitas Makkah, mengacu pada pemikiran dan perjuangan Muhammadi ibn Abd al-Wahhab (abad ke-18).

Kedua, pengakaran pada realitas Mesir mengacu pada pemikiran dan perjuangan Jamaluddin al-Afghani (abad ke-19). Jika yang pertama dengan strategi atau metode Makkah (Manhaj Makkiy), yang kedua dapat disebut strategi atau metode Mesir (Manhaj Misriy).

Kedua manhaj ini mewakili pandangan politik Muhammadiyah (baca: KH Ahmad Dahlan). Di sinilah dasar yang penulis istilahkan sebagai “Pemikiran Politik Imajiner” Muhammadiyah. Kita sebut imajiner karena KH Dahlan tidak menulis buku, tetapi seandainya pun ada. Hal itu hanya buku-buku kecil berupa kumpulan ayat Alquran hasil kompilasi muridnya (KRH Hadjid, Pelajaran KH Ahmad Dahlan).

Manhaj Makkiy adalah basis pemikiran (ideologis) politik Muhammadiyah, yang tidak menggagas pentingnya politik kepartaian. Ini persis sama dengan langkah perjuangan dakwah Islamiyah yang digagas Ibn Abd al-Wahhab.

Karena adopsi metodologis ala Ibn Abd al-Wahhab ini, Muhammadiyah sering distigmatisasi sebagai pengikut (aliran) Wahhabiy, sebutan yang dinisbatkan kepada Ibn Abd al-Wahhab. Cara yang ditempuh Ibn Abd al-Wahhab adalah pendekatan persuasif kepada penguasa ketika itu (Raja Ibn Su’ud, pendiri kerajaan Arab Saudi).

Karena respons positif penguasa pemerintahan terhadap agenda dakwah Islamiyahnya, Ibn Abd al-Wahhab tidak memerlukan sarana luar sistem yang ada, yakni fasilitas kekuasaan politik Ibn Su’ud. Karena itu, Ibn Abd al-Wahhab tidak memikirkan pentingnya politik kepartaian, apalagi menjadi partisan.

Dengan mengikuti pola Manhaj Makkiy ala Ibn Abd Wahhab ini, KH Ahmad Dahlan menggagas gerakan Muhammadiyah sebagai nonpartisan. Sayang sekali belakangan, salah paham atas konstruksi pemikiran Kiai Dahlan justru merebak di kalangan pimpinan Muhammadiyah sendiri.

Misalnya, gerakan Muhammadiyah itu apolitik, nonpolitik, dan sebagainya. Dengan mengabaikan istilah yang kabur itu dimaksudkan bahwa yang ditempuh Ibn Abd al-Wahhab dalam rangka efektivitas dakwah Islamiyah, juga langkah politik karena memasuki wilayah negara (politik) yang memanfaatkan dukungan politik raja Ibn Su’ud.

Di Muhammadiyah, jika pola dakwah yang diaplikasikan model Manhaj Makkiy, Muhammadiyah tidak memerlukan partai politik. Namun, jika dikatakan Muhammadiyah antipolitik adalah kesalahpahaman secara kategoris dan out of context. Inilah kasus Muhammadiyah disalahpahami oleh warganya sendiri.

Justru semestinya dikatakan bahwa model Manhaj Makkiy adalah gerakan politik yang bersifat nonpartisan, tidak menginduk pada partai. Penerapan Manhaj Makkiy tentu saja dengan kondisi jika otoritas politik bisa memahami dan akomodatif terhadap aspirasi Muhammadiyah.

Sebaliknya, Manhaj Misriy, dengan mendasarkan pada model gerakan Jamaluddin al-Afghani di Mesir. Visi dan misi perjuangan al-Afghani kurang lebih sama dengan Ibn Su’ud, yaitu reformasi Islam sesuai Alquran dan al-Sunnah.

Namun, agaknya otoritas penguasa yang semula dia harapkan, justru sangat mengecewakan. Otoritas politik terlalu pro-Barat. Alih-alih pemerintah bersifat akomodatif terhadap aspirasi politik dakwah al-Afghani, justru menindas dan despotik atas rakyat Mesir berkolaborasi dengan penjajah Barat.

Karena sama sekali tidak bisa diajak bicara, al-Afghani merancang gerakan perjuangan politik dengan mendeklarasikan partai Hizb al-Wathan atau disingkat HW, yang berarti Partai Nasional dengan semboyan “Mesir untuk Bangsa Mesir” (al- Mishr li al-Mishriyin).

Pada akhirnya, al-Afghani termasuk “idola” Kiai Dahlan sehingga nama HW atau Hizbul Wathan, diresmikan sebagai nama salah satu organisasi sayap Muhammadiyah yang menjadi cikal-bakal Pemuda Muhammadiyah.

Nama HW ini sebaiknya dipahami proporsional bahwa Muhammadiyah tidak alergi politik, sebagaimana mainstream pemikiran yang dianut beberapa dekade ini. Malahan jika otoritas penguasa tidak bisa mendengar kritikan Muhammadiyah, apalagi jika berlaku korup, otoriter, dan lainnya, Muhammadiyah bisa mengelola perjuangan kepolitikan.

Tidak tertutup kemungkinan pula perlunya mengelola perjuangan kepartaian, tanpa harus mengubah Muhammadiyah menjadi partai politik untuk tetap konsisten sebagai organisasi masyarakat an sich.

Di sini sekaligus bedanya Muhammadiyah dari organisasi lain yang sering kali disejeniskan. Di atas semua itu, politik Muhammadiyah tidak untuk diri sendiri, tidak untuk kepentingan kuasa politik, tetapi demi lahirnya kekuasaan yang membawa kebaikan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Imam Addaruqutni
Ketua Konsultan Ahli LHKP PP Muhammadiyah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s